Rencana Tersembunyi “Perubahan” pada Koalisi Perubahan”

Sukabumi, Jawa Barat | Suatu waktu, tahun 2010, setelah TVRI menyiarkan “Live” Konperensi Khilafah (Ideologi Islam Transnasional Hizbut Tahrir Ikhwanul Muslim Partai Keadilan Sejahtera, dan ISIS), kelompok tersebut merambah ke mana-mana.

Tak berapa lama, dari ITS Jatim, muncul gerakan Anti Hizbut Tahrir, termasuk Grup Facebook dan Facebook Fans Club. Saya pun ikut bergabung; dan membuat FBFC. Serta mendapat serangan bertubi-tubi dari Hizbut Tahrir. Waktu itu, Saya, Permadi Aria (Abu Janda), Kang Maman, Victor Silaen Ph.D., Prof Hamqa Haz, dll jadi pasukan perlawanan. Hadapi perlawanan tersebut, Kelompok Khilafah melakukan tebaran pembunuhan karakter kepada siapa pun yang melawan mereka. Bahkan, pentolan Hizbut Tahrir pernah datang ke Kost Anak saya; karena pecundang itu, tidak berani hadapi saya

Tak berapa lama, 2012, muncul gerakan Fauzi Bowo dan Sejumlah Tokoh untuk jadi Gubernur DKI Jakarta berikutnya; sementara kalangan lain mengharapkan Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada momen inilah kelompok Jakarta Bersyariah melihat cela dan masuk ke dalam lingkaran Kandidat Gubernur DKI Jakarta.

Mereka, Kelompok pengusung Ideologi Islam Transnasional Hizbut Tahrir Ikhwanul Muslim Partai Keadilan Sejahtera, dan ISIS, ikutan ramai di Pilkada DKI Jakarta. Sementara, ISIS merekrut Orang Indonesia untuk ke Suriah; serta terjadi serangan ke salah satu Polsek di Bekasi oleh ISIS.

Setelah Kandidat Pengusung Jakarta Bersyariah dan Khilafah gagal mengusung Gubernur DKI Jakarta; maka muncul narasi ini,

Ibukota negara, Jakarta, kota perjuangan umat Islam akhirnya menemui babak baru. Pemilu 2012, model demokrasi yang masih saja dipercaya oleh masyarakat Jakarta, menghasilkan pemimpin baru yang sejatinya memusuhi umat Islam, baik dalam eksistensi amaliahnya maupun keberadaan syiar-syiarnya.

Jakarta menjadi kota anti syariah. Jakarta akan menjauhi rahmat Allah swt semakin mendekat. “Ummat Islam tidak perlu taat pada kitab suci, tetapi taat pada konstitusi !” demikian pesan setan itu kepada masyarakat pengagumnya.

Maka resmilah Jakarta menjadi “Kota Tanpa Syariat”. Ditunjukkanlah kekotoran korupsi pejabatnya, dilaranglah syiar pawai kebesaran agama Islam, dipertontonkan kehebatan setan itu ke seluruh media massa dengan liputan tiap hari tanpa henti. Lalu, waktu berjalan dan setahun lagi, kemungkinan besar Jakarta akan dipimpin setan!

Silakan, Anda dirimu tahu Who and Who’s yang memunculkan narasi tersebut. Sudah bukan rahasia; mereka adalah ‘itu-itu juga,’ dan kini, 2023, terulang kembali dalam rangka Pilpres RI 2024.

Pergerakan Jakarta sebagai Kota Syariah terulang pada era BAB (Bapak Anies Baswedan) sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun, BAB melakukan dengan setengah hati, karena Sandiaga Uno, Wagub DKI Jakarta, menurut info, sangat tidak setuju.

Maka, penyingkiran terhadap Sandiaga Uno pun dilakukan. BAB melakukan sejumlah keputusan dan kebijakan nomenklatur tanpa berunding dengan SU. Termasuk pergantian pejabat struktural Pemda DKI Jakarta. SU pun mundur untuk ‘Kalah’ sebagai Cawapres.

Mundurnya SU, semakin membuat Rencana Jakarta sebagai Kota Syariah semakin melaju. Muncullah frasa teologis bahwa, -Sesungguhnya berhukum kepada Syariat Islam wajib hukumnya bagi kaum muslimin –pada permasalahan dan persengketaan yang terjadi pada mereka– dan hal ini merupakan ashlul-iman (pokok keimanan) sehingga orang yang tidak melaksanakannya –ketika wajib dilaksanakan dan ia mampu melaksanakannya– ia kafir, berdasarkan firman Allah, “Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya” (QS. An Nisa’ 65)._

Bahkan para pengusung menggunakan contoh Perda-perda Syariah dan Qanun Jinayah di Aceh. Dan puluhan Perda Syariat yang dibendung Mendagri atas nama Presiden.

Menolak Lupa, Jakarta Kritis

Waktu itu, para pengusung Jakarta Kota Syariah menyatakan,

  1. Skenario 2014. Tahun 2014 sudah di depan mata. Kaum kafir sungguh menikmati rencana kemenangan dengan menaikkan status Jokowi untuk kemudian menjadikan Ahok sebagai Gubernur baru.
  2. Ini yang disebut sebagai “Jakarta Baru”, sebut saja “Jakarta Kota Kristen” yang berarti keberhasilan membuat Jakarta kota dengan ciri kristenisasi di pulau Jawa.
  3. Memindahkan Ust. Abu Bakar Baasyir dari Jakarta ke Nusa Kambangan,, Tuduhan pemerintah beliau “Terorisme”
  4. Meminta MUI Jakarta mengeluarkan fatwa melarang aktivitas dakwah yang mengganggu lalu-lintas, Ketertiban lalu-lintas
  5. Mengganti pejabat di bawah Pemprov DKI Jakarta dengan yang beragama Kristen – Prestasi pejabat Islam kurang memuaskan
    Menantang umat Islam dengan menyebut “silakan saya dianggap sebagai kafir nomor satu” – waktu menjabat di Sumatera punya pengalaman paling dimusuhi umat Islam tetapi berhasil mengalahkan opini dan tekanan tersebut.
  6. Memeriahkan acara Nyepi dengan Ogoh-ogoh di pusat kota Jakarta, Bundaran HI dan diliput media massa besar-besaran – Memberi kesempatan yang sama bagi agama-agama untuk syiar
  7. Menyatakan bahwa Vatikan adalah yang pertama menyatakan kemerdekaan Indonesia, padahal tidak benar sama sekali, yang benar adalah Mesir melalui Ikhwanul Muslimin. Mencari muka menunjukkan jasa kaum kafir Kristen
  8. Kaum muslimin akan dijerat dengan demokrasi di mana suara terbanyak tidak akan mungkin dibendung. Lalu kita kehilangan arah dan ulama pun akan mengaminkan agar “tidak anarkis”, “kita harus sabar” dan kalimat “zukhrufal qouli ghururon” lainnya.

Upaya Mewujudkan NKRI Syariah

Para pengusung khilafah, juga Jakarta Bersyariah, kini N Khilafah RI, punya keyakinan bahwa “Tidak mungkin keberhasilan tatbiqus syariah dilaksanakan dalam bingkai demokrasi.” Menurut mereka, dalam demokrasi, semua keputusan hukum diputuskan berdasarkan suara terbanyak. Setiap perbedaan dan perselisihan, diselesaikan dengan jalan voting (pemungutan suara) ataupun lobi. Beda. Jika Negara Khilafah maka semua keputusan hukum berdasarkan pada dalil syara’. Perbedaan pendapat dalam masalah hukum harus diselesaikan oleh imam dengan jalan mengambil hukum yang paling kuat dalilnya.

Oleh sebab itu, jika tidak merebut kekuasaan dan kepemimpinan maka ia akan dipegang oleh orang-orang fasik dan tangan tak amanah, yang akan menyebarkan kemungkaran dan maksiat. Sehingga upaya merebut kekuasaan, dilakukan bersama; dengan paduan kekuatan, antara lain

Action yang soft, Gerakan Islam yang fokus dan lebih strategis pembinaan umat, membangun generasi taqwa, cerdas, beraqidah kuat, dan mengarahkan pemikiran umat pada cara berpikir yang Islami. Tepatnya, segala sesuatu menyangkut Khilafah, Ganti Pancasila, Indonesia Negara Thogut, pengutamaan Umat dan Agama Islam.

Hard Action. gerakan jihad sesegera mungkin diterapkan, secara berjamaah; pergerakan senjata. Masuk ke Militer, Kepolisian, Perguruan Tinggi, dan Institusi Negara yang strategis sambil memperlihatkan soft action. Ini yang memungkinkan Anggota Polri atau TNI memasok senjata dan mesiu ke Kelompok Jihad dan Teroris.

Memadukan Soft dan Hard Action, pada momen tepat; misalnya saat chaos, rusuh, bencana, bom bunuh diri, dll; dan membangun opini bahwa Negara Khilafah adalah solusi terhadap semuanya itu.

Koalisi Perubahan BAB

Rencana menjadikan Jakarta sebagai Kota Syariah, gagal total; apalagi Ibu Kota RI, akan pindah. Jakarta pun hanya sebagai Metropolitan dan Pusat Bisnis. Lalu?

Rencana pun bergeser jadi Negara Khilafah RI. Ini poinnya; orasi dam narasi N K R I, K-nya bukan Kesatuan tapi Khilafah terus berkembang pada area akar rumput yang mabuk agama. Orang-orang yang mabok agama tersebut diberi orasi dan narasi “kelebihan serta keberhasilan” BAB di Jakarta; padahal ia adalah Gubernur Terbodoh dan Gagal (monggo googling).

Sehingga BAB dan Pendukungnya, walau berseru serta berteriak NKRI, maka itu hanya slogan kosong, munafik, semu, topegn, penuh kebohongan. Mereka tak berjuang untuk NKRI namun “NKRI.”

Jadi, wajar jika BAB tak pernah menjelaskan ke/pada publik, “Apa konten atau isi Perubahan” tersebut. Sebab, berawal dari Perubahan adalah merebut dan merobah. Jika sudah merebut, dengan cara demokrasi; maka tenggelamkan demokrasi tersebut; ganti dengan Syariah Islam yang sesuai tafsir-tafsir penguatan Negara Khilfah.

Jadi?

Jika Anda, Dirimu. Diriku, masih Cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka jangan biarkan Koalisi Perubahan merobah NKRI menjadi Negara Khilafah.

Cukuplah

Opa Jappy | Indonesia Hari Ini, Suara PKR