BSD, Banten | Sekarang, di Medsos, tersebar orasi dan narasi bahwa PDIP sangat berjasa terhadap Presiden Jokowi; namun kini ia berseberangan dengan mereka. Akibatnya, sangat banyak tebaran kebencian yang ditujukan ke Jokowi dari para Pendukung PDIP dan Pembenci Jokowi.
Timbul Tanya, “Apa memang PDIP sangat berjasa terhadap Jalan dan Tangga Politik Jokowi?” Mari kita jawab bersama.
Anggota DPR RI 2009-2014
- Partai Demokrat 148 orang atau 26,42%
- Partai Golkar 106 orang atau 18,92%
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 94 orang atau 16,78%
- Partai Keadilan Sejahtera 57 orang atau 10,17%
- Partai Amanat Nasional 46 orang atau 8,21%
- Partai Persatuan Pembangunan 38 orang atau 6,78%
- Partai Kebangkitan Bangsa 28 orang atau 5%
- Partai Gerakan Indonesia Raya 26 orang atau 4,64%
- Partai Hati Nurani Rakyat 17 orang atau 3,04%
Jokowi Jadi Cagub DKI Jakarta
Sebagai Walikota Solo (bukan Hanya PDIP yang mengusung), lingkarannya mendorong Jokowi untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi setuju, tapi ia tak punya dana yang cukup.
Suatu waktu Jokowi bertemu Hasyim; ia “menawarkan” ringkasan program, visi, misi (jika) sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hashim tertarik dan setuju. Hasyim sampaikan ke Prabowo.
Bowo setuju dengan syarat, Calon Wagub adalah Ahok (Basuki TP). Tapi, Gerindra tidak punya cukup kursi (di DPRD DKI JAKARTA) mengusung sendirian.
Prabowo mengajak PDIP/Megawati Soekarnoputri untuk koalisi. Padahal PDIP/Mega, saat itu, sudah telanjur menyetujui Foke dan Adang DJ. Karena bujukan Prabowo itulah, Mega ikut Koalisi untuk usung Jokowi-Ahok di Pilgub DKI Jakarta 2012-2017. (Note, Jadi, bukan hadiah dan pemberian dari PDI P/Mega ke Jokowi/Ahok).
Menjelang Pemilu 2014, ada hal menarik (i) keberhasilan Jokowi Ahok mimpin Jakarta (ii) sejumlah kalangan mendorong agar Jokowi maju sebagai Capres RI; (iii) Sejumlah Parpol, termasuk PDIP, ingin Jokowi sebagai Capres/Presiden
PDIP pun tebarkan narasi bahwa Jokowi adalah Kader Terbaik PDIP dan pengusung utama sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Menyambut Aspirasi Masyarakat tentang pencapresan Jokowi, maka muncul Permintaan PDIP bahwa Jokowi bisa Capres jika (i) PDIP memiliki suara di DPR RI di atas 20%, (ii) jika mau Jokowi sebagai Capres (dan Presiden) maka Milih Caleg dari PDIP, maka (iii) PDIP usung Jokowi sebagai Capres.
Rakyat yang sudah suka pada Jokowi, ramai-ramai buat organ Relawan agar Jokowi sebagai Capres/Presiden. Dan, mau tak mau serta suka tak suka milih Caleg dari PDIP untuk mempermudah usungan.
(JELAS. Bahwa bukan karena hebatnya PDIP. Tapi rakyat memperkuat PDIP demi Jokowi bisa mencapai Capres/Presiden).
Tahun 2014, Pemilu Anggota Parlemen beda Waktu/Tanggal dengan Pilpres. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014, Pilpres 2014, pada tanggal 9 Juli 2014
Pilpres 2014, mengikuti UU Pemilu 2008, hanya Parpol yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25%
Hasil Pemilu 2014
- Partai Nasdem 8.402.812 (6,72 persen)
- Partai Kebangkitan Bangsa 11.298.957 (9,04 persen)
- Partai Keadilan Sejahtera 8.480.204 (6,79 persen)
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 23.681.471 (18,95 persen)
- Partai Golkar 18.432.312 (14,75 persen)
- Partai Gerindra 14.760.371 (11,81 persen)
- Partai Demokrat 12.728.913 (10,19 persen)
- Partai Amanat Nasional 9.481.621 (7,59 persen)
- Partai Persatuan Pembangunan 8.157.488 (6,53 persen)
- Partai Hanura 6.579.498 (5,26 persen
Hasil Pemilu 2014 PDIP 23.681.471 atau hanya 18,95%. Artinya, PDIP tidak bisa sendiri menjadikan Jokowi sebagai Capres; mereka Harus berkoalisi. (Selanjutnya, Anda Sudah Tahu, termasuk Pemilu dan Pilpres 2019, masih segar dalam ingatan).
Narasi Jasa-jasa PDIP terhadap Jokowi
Sejak Akhir 2023 yang lalu, ketika PDIP menilai bahwa Jokowi tak lagi nurut maunya Megawati, maka mereka menabuh genderang perang melawan Jokowi. PDIP pun menebarkan dongeng dan kisah hebat bahwa mereka lah yang paling berjasa membesarkan kebesaran politik Jokowi, sejak Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan 2 kali sebagai Presiden RI.
juga, menurut PDIP, karena jasa-jasa politik mereka, maka Jokowi 2 kali sebagai Walikota, Gubernur DKI, dan 2 kali sebagai Presiden. (Anda bisa nilai sendiri kebenarannya).
Namun, jika mau jujur, maka hanya pada Pilpres 2019, PDIP mampu Calonkan Presiden tanpa koalisi. Itu bisa terjadi dengan Calonkan (lagi) Jokowi. Mengapa PDIP masih membangun Koalisi pada 2019, demi muluskan Jokowi 2 periode? Itu karena,
PDIP tak mampu sendiri; mereka bukan Parpol Super dan Kumpulan Superman Politik Indonesia. Mereka juga Parpol Biasa yang butuh koalisi dengan pihak lain.
Jika Sekarang
Jika sekarang tersebar si area publik bahwa tanpa PDIP maka Jokowi bukan siapa-siapa, karena mereka lah yang membesarkan Jokowi. Juga, menurut Mega, Jokowi hanyalah petugas Partai. Jadi, Jokowi harus TD (tahu diri). PDIP pun menyatakan bahwa Jokowi berkhianat dan pengkhianat, bla bla bla bla dan bla bla bla. Seperti itukah?
2024 Tenggelamkan PDIP
Marilah Kita Jernih Berpikir dan Berpikir Jernih
Opa Jappy | Indonesia Hari Ini
WA +62 81 81 26 858
Jakarta News 